Resume Permohonan Uji Materi UU Pemda Pasal 69 ayat (1)

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor : 85/PUU-X/2012

Tentang Hak Memilih Dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur

I. PEMOHON

1. Mohammad Umar Halimuddin, sebagai Pemohon I;
2. Siti Hidayawati, sebagai Pemohon II
Selanjutnya disebut para Pemohon

Menggugat Hak Suara Rakyat

Menggugat Hak Suara RakyatRakyat adalah elemen penting dalam sebuah negara, Rakyat adalah syarat terbentuknya suatu negara, tentu disamping pemerintahan dan wilayah.

Pemerintahan yang ideal dewasa ini ialah pemerintahan yang terbentuk oleh keinginan bersama rakyat, dalam pandangan modern kita pemerintahan ini terbentuk dengan pemilu yang demokratis, walaupun harus diakui bahwa menurut al-farabi (salah satu pemikir islam dalam bukunya al madinah al fadhilah), sistem yang kita anggap modern ini ternyata juga merupakan sistem yang jahiliyah karena lebih mengutamakan mayoritas, sesuai fakta yang terjadi di negara kita suara mayoritas ini bisa dibeli oleh apa saja, kebohongan, kekerasan, pemaksaan, dan “serangan fajar”, namun kita abaikanlah sejenak pandangan al-farabi ini, karena di Indonesia satu-satunya cara terbaik yaitu Pemilu yang mengutamakan suara mayoritas walau faktanya ini belum efektif.

Pada sistem pemilu kita cara menggunakan hak suara itu telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Hak memilih bagi rakyat merupakan pelaksanaan dari kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Tentu dalam pelaksanaan hak ini adalah syarat dan prosedural yang diatur oleh peraturan-peraturan dibawahnya, namun yang menarik buat di bahas ialah pasal 69 ayat 1 dari UU nomor 32 tahun 2004, dalam pasal tersebut berbunyi “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”

Sekilas tidak ada yang salah dari pasal tersebut namun jika diperhatikan maka pasal ini bisa membuat seseorang kehilangan hak pilihnya. Salah satu kasus yang kini sedang di proses permohonan judicial reviewnya diajukan melalui Deddy Iskandar SH dan Zurkarnaen Zaumar SH, yang akan disidangkan tanggal 14 September 2012 ialah kehilangan Hak pilih dari pasangan suami istri Mohammad Umar Halimuddin SH dan Siti Hidayawati SH di wilayah pemilihan Jakarta Timur saat Pemilihan Gubernur DKI jakarta putaran pertama kemarin, kedua orang ini ditolak oleh PPS dengan alasan instruksi dari KPU Jakarta Timur “ Bila Pemilih tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sepanjang pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS), dapat menggunakan Hak Suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP yang asli dan masih berlaku.” Hal ini jika dilihat dari peraturan memang begitu seharusnya walaupun sudah memiliki KTP tapi sesuai pasal 69 (1) UU Nomor 32 tahun 2004 tadi tetap harus terdaftar minimal terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara.

Disinilah timbul masalah yang mesti digugat, hak memilih adalah hak rakyat yang diatur secara konstitusional, sedangkan DPT maupun DPS adalah masalah administrasi bukan masalah yang subtantif, secara logika jika seseorang warga negara sudah masuk kategori hak pilih (dewasa 17 tahun/sudah menikah) maka dia berhak untuk memilih, di negara kita hal ini bisa dibuktikan dengan KTP, jadi sudah sewajarnya jika tiap orang yang memiliki KTP memiliki hak pilih, sedangkan DPT maupun DPS hanya digunakan sebagai dasar administrasi untuk perhitungan anggaran pelaksanaan pemilu dll, bukan untuk menghalangi seorang warga negara untuk memperoleh hak konstitusinya yakni hak untuk memilih.

Disamping itu yang perlu dikaji ialah mengapa dalam UU nomor 42 tahun 2008 pasal 111 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibolehkan untuk melaksanakan hak memilih cukup dengan menunjukkan KTP yang diperkuat dengan KK atau sejenisnya, bukankah esensi dari Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah adalah sama memilih pemimpin pilihan rakyat?.

Oleh sebab itu sebagai warga negara yang dewasa dan memiliki Hak pilih, kita berhak untuk memperjuangkan hak-hak kita tidak boleh terbentur oleh hal-hal administratif, maka sudah selayaknya ada pencabutan terhadap pasal 69 (1) UU No.32 tahun 2004.

SELAMAT & SUKSES ATAS KEBERHASILAN REKAN - REKAN INCLAW

DALAM UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2011 – PERADI

- ANNISA FARIKHATI,S.H.

- ASRUL TENRIAJI AHMAD,S.H.

- DAHTIAR,S.H.

- ERWIN HASLAM,S.H.

- LEONARDO RICHO S,S.H.

- LINA WARNI,S.H.

- MOHAMMAD UMAR H,S.H.

- RULI MARGIANTO,S.H.

- ZULFIKRI ZEIN LUBIS,S.H.

SEMOGA SENANTIASA DAPAT MENGEMBAN AMANAH SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE) DAN MENJADI PENEGAK HUKUM YANG BEBAS DIDASARKAN KEPADA KEHORMATAN DAN KEPRIBADIAN YANG BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERSIKAP SATRIA, JUJUR DALAM MEMPERTAHANKAN KEADILAN DAN KEBENARAN DILANDASI MORAL YANG TINGGI, LUHUR DAN MULIA.

SALAM INCLAW!!!

Kode Etik Advokat Indonesia

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

KODE ETIK
ADVOKAT INDONESIA

Read more...

Jawaban Try Out - Inclaw: Persiapan Ujian Advokat

JAWABAN SOAL TRY OUT - INCLAW

Try Out Inclaw - Persiapan Ujian Advokat

Salam Inclaw,

Kali ini Inclaw mengadakan Try Out Online kepada pembaca/pengunjung setia Inclaw yang akan menghadapi Ujian Profesi Advokat pada 5 November 2011. Silahkan pembaca/pengunjung yang budiman mengikuti petunjuk yang dijelasakan dibawah dan menjawab soal-soal yang telah di sajikan.

Semoga Try Out ini dapat membantu pembaca/pengunjung dalam persiapan Ujian Advokat, sehingga dapat lulus UPA 2011. Aamiin.

Terbaru

1/6

Sekilas

"The Indonesian Community for Law Empowerment " -------------- Penasehat: R. Narmoko Prasmadji,S.H.,M.A. / Ketua Umum: DR.Dr.Ir. A.R.Adji Hoesodo,S.H.,M.M.,M.H.,M.Sc. / Wakil Ketua Umum: Erwin Haslam, S.H. / Sekretaris Jenderal: Mohammad Umar H,S.H. / Wakil Sekjend: Lina Warni,S.H. Bambang Tri Ariwibowo,S.H. Zulfikri Zein Lubis,S.E.,S.H. / Bendahara Umum: Gilbert Rely,S.H.,S.E.,Ak.,M.Ak.,MBA. / Wakil Bendahara Umum: Ida Lucia Muljati,S.H. Helena Mangindaan,S.H./ Ketua Komisi: J. Irawan Eddianto,S.H.M.Hum.,M.H. / Sekretaris Komisi : Nurul Fadilah,S.H. / Anggota Komisi: Ruli Margianto,S.H. Tini Martini,S.H.,M.Soc.Sci. Actasia Rachmayanti,S.H.,M.H. Asrul Tenriaji Ahmad,S.H. Annisa Farikhati,S.H. Dolly Indra Nastur,S.H. / Biro Luar Jawa: Dahtiar Adhitya, S.H. / Biro Internasional : Lamria Damanik,S.H. / ------------------- IncLaw adalah Wadah Aspirasi Anggota demi Pembangunan Bangsa dengan mengupayakan Penciptaan Masyarakat Indonesia Madani yang Mampu Menjunjung Tinggi Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Supremasi Hukum info: info@inclaw-hukum.com

Prev Next

Resume Permohonan Uji Materi UU Pemda Pasal 69 ayat (1)

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 85/PUU-X/2012 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur I. PEMOHON 1. Mohammad Umar Halimuddin, sebagai Pemohon I;2. Siti Hidayawati, sebagai Pemohon IISelanjutnya disebut para Pemohon

IncLaw 10 Oct 2012 Hits:293 Hukum Tata Negara

Menggugat Hak Suara Rakyat

Menggugat Hak Suara RakyatRakyat adalah elemen penting dalam sebuah negara, Rakyat adalah syarat terbentuknya suatu negara, tentu disamping pemerintahan dan wilayah. Pemerintahan yang ideal dewasa ini ialah pemerintahan...

IncLaw 12 Sep 2012 Hits:233 Ilmu Hukum

Kode Etik Advokat Indonesia

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

IncLaw 23 Oct 2011 Hits:706 Ilmu Hukum

JAWABAN SOAL TRY OUT - INCLAW

IncLaw 17 Oct 2011 Hits:991 Ilmu Hukum

Salam Inclaw, Kali ini Inclaw mengadakan Try Out Online kepada pembaca/pengunjung setia Inclaw yang akan menghadapi Ujian Profesi Advokat pada 5 November 2011. Silahkan pembaca/pengunjung yang budiman mengikuti petunjuk...

IncLaw 14 Oct 2011 Hits:1446 Ilmu Hukum

Rapat Persiapan Rencana Kerja 2012 - 2013

IncLaw Comments(0) 11 Oct 2011 Hits:430 Artikel

Peran, Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat Bahan Persiapan Ujian Advokat Oleh: Mohammad Umar H,S.H. Dasar Hukum (Lingkup Pembahasan); UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

IncLaw 11 Oct 2011 Hits:1519 Ilmu Hukum

Persiapan Ujian Advokat: Membuat Surat Kuasa Khusus

Teknik Membuat Surat Kuasa Khusus Bahan Persiapan Ujian Advokat Oleh: Mohammad Umar H,S.H. Dasar Hukum: · Pasal 1313 KUHPerdata o Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan...

IncLaw 08 Oct 2011 Hits:3473 Hukum Acara Perdata

Persiapan Ujian Advokat: PPHI

Dasar Hukum (Lingkup Pembahasan): UU No. 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sistimatika UU No. 2 (terdiri dari 8 BAB); 1. Bab I (Pasal 1 – 5) tentang Ketentuan Umum...

IncLaw 07 Oct 2011 Hits:960 Hukum Ketenagakerjaan

Persiapan Ujian Advokat: Peradilan Agama

Peradilan Agama Bahan Persiapan Ujian Advokat Oleh. Mohammad Umar H,S.H. Dasar Hukum: (Lingkup Pembahasan) 1. UU No. 7 /1989 ttg Peradilan Agama 2. UU No. 3 /2006 ttg perubahan UU no 7/1989

IncLaw 06 Oct 2011 Hits:1002 Hukum Acara Peradilan Agama

JIKA KITA SEBAGAI KARYAWAN BERMASALAH DENGAN PERUSAHAAN, APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

Ketika kita masuk dalam dunia kerja, mau tidak mau, suka tidak suka, kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang membuat kita berbenturan dengan pengusaha atau pihak manajemen...

IncLaw 27 Jul 2011 Hits:2501 Hukum Ketenagakerjaan

SEMA No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Perihal Penjelasan Surat Ket…

SEMA No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010

IncLaw 26 May 2011 Hits:1851 Ilmu Hukum

Pelayanan Penanaman Modal satu Pintu (PTSP) di Daerah melal…

Pelayanan Penanaman Modal didaerah telah mendapatkan perhatian dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menitikberatkan pada desentralisasi wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi wewenang tersebut terlihat pada Surat...

IncLaw 12 May 2011 Hits:794 Hukum Perusahaan

GUGATAN CLASS ACTION

Gugatan Class Action atau gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri...

IncLaw 06 May 2011 Hits:7096 Hukum Acara Perdata

PERHITUNGAN PPH 21 untuk Pengacara, Advokat dan Bukan Pegaw…

Perhitungan PPh psl 21 untuk Pengacara dan bukan Pegawai Lainnya merupakan hal yang sebenarnya susah-susah gampang.menurut istilah perpajakan sesuai Per 31/PJ/2009 (dapat dilihat disini http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=&nomor=31&q=&q_do=macth&cols=isi&hlm=1&page=show&id=13796# ) pada pasal 3...

IncLaw 04 May 2011 Hits:2811 Hukum Pajak

Parate Eksekusi

Berdasarkan pertanyaan yang masuk pada rubrik klinik oleh ibu Siti, tentang Parate Eksekusi dan sebagaimana juga jawaban penulis yaitu Parate eksekusi adalah pelaksanaan dari suatu perikatan yang telah dibuat oleh...

IncLaw Comments(0) 29 Apr 2011 Hits:3966 Hukum Perdata

PROSEDUR ADMINISTRATIF, MEKANISME PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA

PENDAHULUAN Dalam hukum acara perdata dikenal adanya upaya hukum kasasi. Kasasi yang dimaksud adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku yang...

IncLaw 29 Apr 2011 Hits:5927 Hukum Acara Perdata

PROSEDUR ADMINISTRATIF, MEKANISME PERMOHONAN BANDING PERKARA PERDATA

PENDAHULUAN Dasar Hukum pengajuan Upaya Hukum Banding mula-mula diatur dalam ps 188 s/d 294 HIR. Tetapi dengan adanya ps 3 jo 5 UUDar 1/1951, pasal – pasal tersebut...

IncLaw 29 Apr 2011 Hits:3087 Hukum Acara Perdata

Apa dan bagaimana Meterai digunakan ?

Meterai dan Sahnya Perjanjian Penggunaan Meterai tempel bernilai Rp 6.000 maupun Rp 3.000 adalah penggunaan yang sudah sering dilakukan setiap orang dewasa ini, atau dengan kata lain sudah bukan...

IncLaw 28 Apr 2011 Hits:15642 Hukum Pajak

Asas Legalitas

Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali Kalimat ini begitu sangat berarti. Kalimat ini, begitu disanjung tinggi. Bagi orang hukum, susunan kalimat ini wajib dihapal mati. Karena memang...

IncLaw Comments(5) 27 Apr 2011 Hits:16644 Hukum Pidana

HUKUMAN mati selalu menjadi perdebatan menarik setiap kali terpidana mati dieksekusi. Eksekusi mati bagi Sumiarsih dan anaknya Sugeng, pelaku pembunuhan Letkol Purwanto dan keluarganya pada tahun 1988, bagi...

IncLaw Comments(2) 26 Apr 2011 Hits:2066 Hukum Pidana

PENGELOLAAN LEGAL DEPARTMENT MENGGUNAKAN PERSPEKTIF KEY PER…

For decades, corporate and support functions such as legal Division /Legal Department have escaped the scrutiny to “demonstrate” value. Despite the pressure to deliver smarter–better–faster service, they have been allocated comparatively...

IncLaw 26 Apr 2011 Hits:1267 Legal Management

Cara Mengetahui Biaya Sertifikasi Hak Milik Tanah

Berapa sih Biaya sebenarnya untuk pembuatan sertifikat Tanah ?? Pertanyaan tersebut sudah sering kali kita dengar karena kebanyakan dari teman maupun sahabat saya yg mengeluh tentang biaya pembuatan sertifikat yang cenderung...

IncLaw Comments(71) 22 Apr 2011 Hits:61169 Hukum Agraria

TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN

PENDAHULUAN Sebelum membahas permasalahan tentang Gugatan sebaiknya kita harus mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut...

IncLaw 21 Apr 2011 Hits:10692 Hukum Acara Perdata

Tafsir Hermeneutik sebuah metode yang menjembatani Kebenaran…

Ilmu Hukum sebagai ilmu Ilmu hukum sebagai suatu ilmu adalah ilmu yang dapat dipandang dari berbagai macam segi. Jan Gijjsel dan Mark Van Hoecke dalam wat ist rechteori? Mengatakan bahwa lmu...

IncLaw 21 Apr 2011 Hits:526 Ilmu Hukum

Unsolicited Project ( jilid 2 )-BANGUNLAH BANGSAKU

Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah harusnya bisa menjadi kekuatan ekonomi yang disegani di dunia, tapi sangat disayangkan bahwa kita memiliki sumber daya manusia yang kurang dari...

IncLaw 20 Apr 2011 Hits:475 Hukum Perusahaan

Terjebak dalam sesat pikir untuk menemukan kebenaran

Sepanjang sejarah kehidupannya manusia selalu dihadapkan kepada rasa ingin tahu yang sedemikian besar, rasa keingintahuan manusia itu telah membuahkan berbagai usaha baik yang sistematis ataupun melalui upaya trial and error...

IncLaw 20 Apr 2011 Hits:904 Ilmu Hukum

Peran International Bank For Reconstruction and Development …

Setelah perang dunia I keadaan perekonomian internasional berada dalam titik ekstrim yang demikian besar depresi dan market crash tahun 1929 dan 1930 telah membuat depresi berkelanjutan. Karena melihat keadaan inilah...

IncLaw Comments(0) 20 Apr 2011 Hits:1756 Hukum Internasional

Unsolicited Project di Indonesia beserta Implikasi Hukumnya ( Jilid 1 )

Apa itu Unsolicited Project?

IncLaw 20 Apr 2011 Hits:690 Hukum Perusahaan

Istilah konstitusi pada awalnya berasal dari istilah Latin, constituito yang berhubungan dengan kata jus atau ius yang berarti "hukum atau prinsip". Pada masa sekarang, sudah banyak menggunakan sumber...

IncLaw 12 Apr 2011 Hits:3181 Hukum Tata Negara

Surat Kuasa Menurut …
Dalam Pasal 1792 KUHPerdata dijelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Adapun berdasarkan…
Konsep Hak Atas Tana…
Dalam Pasal 1 dan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang No. 5/1960 – UUPA dikenal dengan istilah Hak Bangsa Indonesia, dimana berdasarkan Hak ini, maka konsep hukum tanah Indonesia…
Actus reus Mens rea
“Dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan…
Jurisdiksi Universal…
Suatu penelitian komprehensif menyangkut perkembangan jurisdiksi universal dilakukan oleh Amnesti Internasional . Menurut penelitian tersebut jurisdiksi universal merupakan sebuah konsep panjang suatu sejarah. Justinian code pada abad ke 6…